Bintek Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

 

Bimbingan Teknis bagi Pejabat Struktural BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Hotel Wisata Niaga Purwokerto, Tanggal 30-31 Agustus 2019

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut bertujuan menyempurnakan aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. PP No. 12 Tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai perencanaan,  penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap PP No.12 Tahun 2019 dan mengantisipasi penerapannya, BPPKAD Kabupaten Banjarnegara bekerjasama dengan LPM Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto,  menyelenggarakan Bimbingan Teknis PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bintek tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPPKAD, dengan PPTK Ibu Dwi Ari Setyaningrum

Bintek yang diselenggarakan di Hotel Wisata Niaga Purwokerto pada Tanggal 30 s/d 31 Agustus 2019 tersebut, dibuka pelaksanaannya oleh Plt Kepala BPPKAD,  Bapak Mohamad Iqbal, SE.  Bintek tersebut diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural di BPPKAD dan mengundang nara sumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peserta bintek dengan narasumber Bapak Moza Pandawa Sakti dan Bapak Imam dari Kementerian Keuangan, sangat antusias mengikuti bintek dan berinteraksi  menanyakan, meminta penjelasan  atau mendiskusikan pasal-pasal atau ayat ayat dalam PP dimaksud.

Pokok-pokok perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, antara lain adalah sebagai berikut :

1)      Penegasan Kepala Daerah Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah/ Pemegang Saham Pada Perseroan Daerah.
2)      Pejabat FungsionalUmum dapatmenjadi PPTKapabila tidak terdapatpejabat structural;
3)      Merinci TugasTim Anggaran Pemerintah Daerah ;
4)      Perubahan Struktur APBD ;
5)      Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, menteri keuangan melakukan
penundaan dan/pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait;
6)     Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya             PP , Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri;
7)    Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD,apabila KDH dan                   DPRD tidak bersepakat;
8)   Pengaturan Kegiatan Tahun Jamak dapat melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir untuk kegiatan tahun jamak dimaksud               merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9)   Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan        urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum;
10)  Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi         dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri  keuangan;
11)  Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk               melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah;
12)  Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat         Daerah;
13)  Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi,                     proses  perencanaan, penganggaran, pelaksanaananggaran dan laporan;
14)  PenegasanSistem Pemerintahan BerbasisElektronik dalam Pengeloaan Keuangan Daerah;

Dengan Bintek tersebut diharapkan para Pejabat Struktural di BPPKAD bisa memahami PP 12 Tahun 2019, mengetahui aturan-aturan pendukung/ turunan yang perlu dibuat,  mensosialisasikan kepada OPD lain dan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah, demikian disampaikan Bapak Aditya Agus Satria selaku  Kabid Anggaran BPPKAD dalam penutupan Bintek PP 12 Tahun 2019.

Leave a Comment