Meningkatkan Pemahaman tentang Legal Drafting ke Guru SMP, Bidang Anggaran BPPKAD Banjarnegara Selenggarakan Workshop
Meningkatkan Pemahaman tentang Legal Drafting ke Guru SMP, Bidang Anggaran BPPKAD Banjarnegara Selenggarakan Workshop

Meningkatkan Pemahaman tentang Legal Drafting ke Guru SMP, Bidang Anggaran BPPKAD Banjarnegara Selenggarakan Workshop

Banjarnegara – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Bidang Anggaran menyelenggarakan Workshop Legal Drafting. Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2020 dan dihadiri oleh 97 guru SMP Negeri maupun swasta se-Kabupaten Banjarnegara. Workshop dilaksakan di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara dan dibagi menjadi 4 sesi yaitu sesi I dan II pada tanggal 7 Desember 2020 dan sesi III dan IV pada tanggal 8 Desember 2020.

Acara workshop dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia oleh Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Banjarnegara, sambutan Bupati Banjarnegara yang diwakili oleh Kepala BPPKAD, sambutan sekaligus penyampaian materi oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara.

Materi pertama yang disampaikan pada workshop adalah tentang Pengantar dalam Memahami Legal Drafting. Legal Drafting dapat diartikan sebagai perancangan naskah hukum, perancangan kontrak, atau perancangan sebuah MoU. Sebelum melakukan perancangan tersebut, disampaikan pula pengantar tentang Konrak dan MoU, baik secara undang-undang maupun pendapat para ahli. Selain itu, unsur-unsur yang dimuat dalam kontrak seperti Essentiala (unsur wajib ada) dan Naturalia (ada tanpa perlu diperjanjikan) juga disampaikan dengan detail sehingga diharapkan para peserta mampu memahami perbedaan dan pentingnya unsur tersebut dalam kontrak. Disampaikan pula materi tentang fungsi fisolosif dan yuridis kontrak, kontrak sebagai sumber kepastian hukum, dan objek hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak juga disampaikan mengingat pentingnya materi tersebur. Setelah itu, disampaikan pula materi tentang syarat sahnya suatu kontrak, sehingga para peserta tidak terjebak kepada pembuatan atau penandatanganan kontrak yang tidak sah.

Materi keduayang disampaikan adalah tentang Asas-Asas Umum dalam Penyelenggaraan Negara menurut Udang-Undang No. 28 Tahun 1999. Asas-asas Umum. Menurut Pasal 3, dijelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.  Legal drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Naskah akademik merupakan bagian penting dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan menjadi acuan untuk mengetahui arah penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Materi ketiga yang disampaikan oleh Dipo Iqbal, SH dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara adalah tentang Legal Drafting dalam Perspektif Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia. Garis besar materi yang disampaikan adalah tentang bentuk-bentuk kontrak dan nilai pembuktiannya, anatomi kontrak, dan peran dan fungsi bidang [erdata dan tata usaha negara kejaksaan RI. Bentuk kontrak yang disampaikan adalah kontrak lisan (hukum membolehkan namun susah pembuktian), kontrak di bawah tangan (surat yang dibuat para pihak tanpa melibatkan pihak berwenang, diakui sebagai bukti selama para pihak mengakui) , dan kontrak tertulis dalam akta otentik (akta dibuat di hadapan pejabat umum, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna). Selanjutnya, disampaikan anatomi (atau susunan) dari sebuah kontrak yang meliputi kepala kontrak, komparasi, praemisse, definisi, isi akta kontrak, penutup kontrak, dan amandemen/ addendum kontrak. Bahasan selanjutnya adalah tentang peran dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan RI, sesuai UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 34 ayat 2.

Materi terakhir yang disampakan terkait Legal Drafting disampaikan oleh Amir Akbar NQ, SH. MH dengan tema Hindari Korupsi agar Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera. Materi ini disampaikan mengingat tindakan korupsi masih sangat marak dan sangat merugikan negara sehingga perlu dicegah dan dihindari. Materi ini disampaikan pula mengingat masih banyak yang belum memahami suatu tindakan dapat digolongkan ke dalam bentuk korupsi. Bentuk korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2000 yaitu bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, konfil kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, TP yang berkaitan dengan TPK. Korupsi dapat terjadi baik karena lingkungan maupun kesempatan dalam kelemahan sistem. Selain materi tersebut, disampaikan tentang prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Sedangkan nilai anti korupsi menurut KP diantaranya jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Ada beberapa tips yang dapat dijadikan panduan untuk menghindari korupsi korupsi yaitu hindari kecurangan (fraud), hindar konflik kepentinga, hindari perbuatan melanggar hukum, hindari kesalahan yang disengaja, hindari kickback dan bribery, pahami dan patuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berkomitmen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *