Rapat Rekonsiliasi Pajak III antara BPPKAD Kab. Banjarnegara, KPP Pratama Purbalingga, dan KPPN Banjarnegara
Rapat Rekonsiliasi Pajak III antara BPPKAD Kab. Banjarnegara, KPP Pratama Purbalingga, dan KPPN Banjarnegara

Rapat Rekonsiliasi Pajak III antara BPPKAD Kab. Banjarnegara, KPP Pratama Purbalingga, dan KPPN Banjarnegara

Menunjuk Pasal 20 Ayat ( 6 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 / PMK.07 / 2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, disebutkan bahwa Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dan Dana Bagi Hasil PPh dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak – pajak pusat yang dipungut / dipotong oleh Bendahara Umum Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa:

  1. Mulai tahun 2020 pengelolaan dana bagi hasil dilaksanakan dengan memperhatikan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu langkah kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan negara adalah penyaluran dana bagi hasil PPh dan PBB yang dilaksanakan setelah DJPK menerima laporan kinerja pemerintah daerah berupa berita acara rekonsiliasi antara pemerintah daerah bersama unit instansi vertikal Kementerian Keuangan setempat atas penyetoran pajak pusat ke RKUN ( Rekening Kas Umum Negara ) yang telah mendapatkan NTPN ( Nomor Transaksi Penerimaan Negara ).
  2. Sudah dilakukan rekonsiliasi pajak – pajak pusat sebanyak 3 ( Tiga ) kali setelah keluarnya PMK 139/ PMK.07 / 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Rekonsiliasi 1 Semester II Tahun 2019 (Periode Juli 2019–Desember 2019) tanggal 30 Maret 2020

No Jenis Pajak Pajak yang dipungut / dipotong Pajak yang disetor Keterangan       ( Disetor 2020 )
Periode Jumlah ( Rp ) Periode Jumlah ( Rp )
1 Pph Pasal 21 Jul – Des 2019 21.647.575.853 Jul – Des 2019 21.647.575.853
2 Pph Pasal 22 Jul – Des 2019 845.837.406 Jul – Des 2019      844.319.622 1.517.784
3 Pph Pasal 23 Jul – Des 2019 494.352.341 Jul – Des 2019      493.998.991 353.350
4 Pph Pasal 4 (2) Jul – Des 2019 7.120.940.808 Jul – Des 2019   7.119.162.027 1.778.781
5 PPN Jul – Des 2019 26.893.686.381 Jul – Des 2019 26.886.078.460 7.607.921
Total  57.002.392.789 56.991.134.953   11.257.836

Rekonsiliasi 2 Semester I Tahun 2020 ( Periode Januari 2020 – Juni 2020 ) tanggal 30 Juli 2020

No Jenis Pajak Pajak yang dipungut / dipotong Pajak yang disetor Ket
Periode Jumlah ( Rp ) Periode Jumlah ( Rp )  
1 PPh Pasal 21 Jan – Jun 2020 8,884,847,717 Jan – Jun 2020 8,884,847,717
2 PPh Pasal 22 Jan – Jun 2020 275,378,798 Jan – Jun 2020 275,378,798
3 PPh Pasal 23 Jan – Jun 2020 145,236,824 Jan – Jun 2020 145,236,824
4 PPh Pasal 4 (2) Jan – Jun 2020 1,466,495,259 Jan – Jun 2020 1,466,495,259
5 PPN Jan – Jun 2020 6,973,464,586 Jan – Jun 2020 6,973,464,586
Total 17,745,423,184 17,745,423,184

Rekonsiliasi 3 Semester II Tahun 2020 (Periode Juli 2020–Desember 2020) tanggal 23 Februari 2021

NO Jenis Pajak Pajak yang dipungut/dipotong Pajak yang disetor Ket
Periode Jumlah ( Rp ) Periode Jumlah ( Rp ) Trans
1 PPh Pasal 21 (411121) Juli

2020

s / d

Des

2020

 

17.901.620.432 Juli

2020

s / d

Des

2020

 17.901.620.432 2.126
2 PPh Pasal 22 (411122)      664.402.827       664.402.827 1.332
3 PPh Pasal 23 (411124)      275.594.332       275.594.332 2.455
4 PPh Pasal 26 (411127)               14.250                14.250 1
5 PPh Pasal 4 Ayat 2 (411128)   5.823.410.314    5.823.410.314 519
6 PPN (411211) 25.573.113.198  25.573.113.198 2.325
7 PPnBM Dalam Negeri (411221)        28.244.921         28.244.921 10
8 PPnBM Import (411222)          6.734.000           6.734.000 1
9 Pajak Tidak Langsung Lainnya Bendaharawan APBD (411619)               49.500                 49.500 1
Total   50.273.183.774 50.273.183.774 8.770
  1. Berita acara rekonsiliasi tersebut merupakan hasil verifikasi antara Pemerintah Daerah / Kepala BPPKAD ( DWI SURYANTO ) dengan Kepala KPP Pratama ( Kantor Pelayanan Pajak Pratama ) Purbalingga ( R DIDIK WIJATMONO ) dan Kepala KPPN ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ) Banjarnegara ( YANTO ) . Baik kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang telah dipotong / dipungut maupun kesesuaian jumlah pajak yang telah disetor ke RKUN dengan jumlah pajak yang menjadi kewajiban BUD ( compliance ) yang untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat penyaluran triwulan 1 dan triwulan 3 sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran pemerintah daerah dalam upaya mendukung peningkatan penerimaan pajak.
  2. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan sinergi antara Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan melalui rapat koordinasi teknis yang menyepakati mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi yang akan menjadi pedoman bagi unit instansi vertikal di daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *