INSTANSI pemerintah wajib memotong/memungut pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.

Berdasarkan pada ketentuan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik yang dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot instansi pemerintah

Dalam rangka mensosialisasikan hal tersebut, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Banjarnegara dengan difasilitasi BPPKAD Kabupaten Banjarnegara  melaksanakan Sosialisasi Kewajiban NPWP Instansi Pemerintah Tahap 1 (Rabu, 06/10/2021) bertempat di Ruang Rapat Lt.3 Gedung A BPPKAD Kabupaten Banjarnegara dan Tahap kedua direncanakan dilaksanakan pada hari selasa, 12 Oktober 2021. Sosialisasi ini mengundang 2 (dua) orang pejabat pengelola anggaran dari 13 perangkat daerah untuk setiap tahapan, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan perpajakan, khususnya hal penggunaan NPWP Instansi Pemerintah dan SPT Masa Unifikasi.

Acara dibuka dengan sambutan Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Eka Priyanto.

Di mana dalam sambutan tersebut, disampaikan bahwa Bendahara Pengeluaran disamping tugas pokoknya sebagai pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD, berperan juga melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan. Dalam penyetoran pajak pusat (PPh ps 21/22/23/4(2) dan PPN), bendahara pengeluaran memiliki kontribusi yang signifikan. Hal ini terlihat pada capaian realisasi setoran pajak atas aktifitas belanja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara lebih dari Rp. 67 Milyar (tahun 2020).

Disampaikan juga bahwa dengan adanya sosialisasi tentang NPWP Instansi Pemerintah dan SPT Masa Unifikasi (e Bupot), bendahara pengeluaran dapat segera beradaptasi dengan perkembangan regulasi maupun teknologi informasi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara/daerah dari sektor pajak.

Narasumber dari KPP Pratama Purbalingga dan KP2KP yang dipimpin Sigit Pamoengkas (Fungsional Penyuluh) menyampaikan materi terbagi dalam 2 sesi.

NPWP INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Pasal 6 ayat (3) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021 dijabarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah dan bendahara.

Pertama, untuk bendahara yang telah menggunakan NPWP instansi pemerintah sejak masa pajak Juli 2020 atau setelahnya. Terhadap pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan/atau diselesaikan, dijalankan menggunakan NPWP instansi pemerintah.

Kedua, untuk bendahara yang masih menggunakan NPWP bendahara sampai dengan masa pajak Agustus 2021 atau sebelumnya. Terhadap pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan/atau diselesaikan, dijalankan dengan NPWP bendahara.

Ketiga, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah sejak masa pajak September 2021 wajib menggunakan NPWP instansi pemerintah.

Subunit Organisasi : Instansi pemerintah yang telah diberikan NPWP melalui pendaftaran dan secara jabatan wajib melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat instansi pemerintah terdaftar.

Jika instansi pemerintah memberikan kewenangan melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan/atau pengeluaran atas beban anggaran belanja diberikan kepada unit pelaksana di bawahnya, mereka dapat menunjuk unit pelaksana tersebut sebagai subunit organisasi.

“Tanggung jawab pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh subunit organisasi … tetap berada pada instansi pemerintah,” bunyi penggalan Pasal 3 ayat (3) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021

SPT UNIFIKASI INSTANSI PEMERINTAH (E-BUPOT)

DITJEN Pajak (DJP) mengenalkan e-bupot instansi pemerintah guna memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 PER-17/PJ/2021, aplikasi e-bupot instansi pemerintah adalah:

“Perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan 21/26 Instansi Pemerintah dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah, serta mengisi, dan menyampaikan SPT 21/26 Instansi Pemerintah dan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui jika apliaksi e-bupot instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah dan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi.

Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT 21/26 instansi pemerintah dan SPT unifikasi instansi pemerintah. Penjelasan mengenai setiap istilah tersebut telah dijabarkan dalam PER-17/PJ/2021.

Berdasarkan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan 21/26 instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dan menunjukkan besarnya PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah dipotong.

Selanjutnya, bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah adalah dokumen yang dibuat pemotong/pemungut pajak sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bukti pemotongan/pemungutan unifikasi instansi pemerintah tersebut terdiri atas bukti pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 (formulir BPPU), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 (formulir BPPU-26).

Lalu, SPT 21/26 instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, serta penyetoran atas pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sementara itu, SPT unifikasi instansi pemerintah adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dalam 1 masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

SPT unifikasi instansi pemerintah tersebut meliputi beberapa jenis pajak, yaitu: PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah.

Secara lebih terperinci aplikasi e-bupot instansi pemerintah terdiri atas dua jenis.

Pertama, e-bupot unifikasi instansi pemerintah. Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 26, PPN dan PPnBM pemungut. Aplikasi ini berbasis website sehingga tidak membutuhkan installer

Kedua, e-bupot PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21. Aplikasi ini juga berbasis website sehingga tidak membutuhkan installer. Dengan aplikasi berbasis website maka data akan tersimpan dengan lebih aman pada server DJP.

Aplikasi e-bupot instansi pemerintah tersebut wajib digunakan mulai masa pajak September 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi instansi pemerintah karena tidak lagi harus membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh secara terpisah dengan aplikasi berbeda.

Aplikasi e-bupot instansi pemerintah juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan/ pemungutan. Aplikasi tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembuatan bukti potong/pungut dan penyampaian SPT.

Selain itu, aplikasi e-bupot instansi pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan validasi kepada wajib pajak pemotong/pemungut. DJP berharap aplikasi ini menjadi one-stop application untuk memenuhi kewajiban pajak instansi pemerintah.

Pada kesempatan ini pula, para peserta sosialisasi mendapatkan doorprize yang diberikan dengan kriteria pretest terbaik : Dinkominfo, post test terbaik : Kesbangpol,  peserta teraktif/penanya : Inspektorat, RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *