SOSIALISASI BOS 2018

 

SOSIALISASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
Nomor 971-7791 Tahun 2018

Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada APBD

Dalam rangka implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran sampai dengan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada Hari Rabu, 14 November 2018 telah mengadakan sosialisasi.

Sosialisasi diikuti oleh Bendahara BOS dari SMP Negeri sebanyak 75 orang, Bendahara BOS  SD Negeri sebanyak 40 orang dan dari unsur kordinator SD tingkat Kecamatan sebanyak 20 orang. Narasumber sosialisasi dari BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kasi Bina Keuangan, Marlina, S.Sos, Kabid Perbendaharaan, Hartati, SE. dan Kabid Akuntansi dan PD, Sri Handono Basuki, SE.MSi.Ak. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Dindikpora, Drs. Hendro Cahyono, MSi.  adalah mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan dana BOS.

Ada beberapa point baru dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 ini, yaitu :

  1. Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja BOS dari kepala Satdikdas Negeri kepada Kepala Dindikpora , dilampiri dengan ;
  • Rekening Koran Dana BOS Satdikdas Negeri dari Bank ;
  • Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah (SPMTH) Dana BOS oleh Kepala Satdikdas Negeri;
  • Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala Satdikdas Negeri;
  • Rekapitulasi Pembelian Barang/Aset dari Dana BOS.
  1. Kepala Dindikpora mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap semester dan selanjutnya PPKD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) ;
  2. Dokumen SPB tersebut selanjutnya digunakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dindikpora sebagai dasar pencatatan belanja BOS pada Simda Keuangan;
  3. Pendapatan BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri dari Provinsi dicatat sebagai Pendapatan Hibah oleh PPKD berdasarkan SPTMH setiap semester;
  4. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Kelabihan salur dari Pemerintah Provinsi tidak perlu disetorkan kembali ke Kasda Provinsi, dicatat sebagai SiLPA pengelolaan BOS dan akan diperhitungkan pada alokasi tahun berikutnya.

Sosialisai juga diwarnai dengan berbagai pertanyaan yang disampaikan secara  antusias oleh para peserta, mulai dari penggunaan rekening anggaran, pelaksanaan belanja, pertanggungjawaban, pemeriksaan BPK-RI sampai dengan pelaporan .

Diharapkan dengan adanya sosialisai tersebut pengelolaan Dana BOS mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada dan tidak dijumpai permasalahan yang berarti.

Leave a Comment