RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)

DAN PETUGAS AKUNTANSI (GASTAN) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Dalam rangka sosialisasi Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018, BPPKAD pada Senin 19 November 2018 mengadakan rapat koordinasi.

Rakor yang dilaksanakan di Aula BPPKAD Lantai 3 diikuti oleh seluruh PPK dan Gastan OPD. Rapat dibuka langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara, Drs. Siswanto, MSi, dan materi rapat disampaikan oleh Kabid Akuntansi dan Pengolahan Data , Kasi Akuntansi dan Kasi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BPPKAD memberi penekanan terhadap tugas dari PPK dan Petugas Akuntansi terkait penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD yang akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018, diharapkan bisa disampaikan kepada BPK RI lebih cepat dari pada penyampaian Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

Terkait dengan adanya rencana pembentukan SOTK baru yang ditandai merger pada

beberapa OPD yang akan diberlakukan pada Tahun 2019, yaitu :

  1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Merger DPKP dan DLH);
  2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Merger Dinas Sosial dan Bidang P3A pada DPPKBP3A);
  3. Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Merger Disnaker dan DPMPTSP);
  4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( Merger dari Dispermades dan Bidang P2KB pada DPPKBP3A);
  5. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan ( Merger dari Distankan dan Dinas Ketahanan Pangan );
  6. Bagian Perekonomian dan Bagian Pembinaan BUMD&LKM;
  7. Bagian Keuangan Setda merger menjadi Sub Bagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Nantinya penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan OPD yang mengalami merger, diatur sebagai berikut :

  1. Bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Barang yang disusun dan disajikan oleh OPD Tahun Anggaran 2018, adalah Laporan Keuangan dan Laporan Barang OPD lama (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018), sebelum diterapkannya OPD baru pada Tahun 2019;
  2. Bahwa Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dan Laporan Barang OPD Tahun Anggaran 2018, adalah Pejabat atau Personil pada OPD lama, yaitu Kepala OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Petugas Akuntansi, dan Pengurus Barang, serta Pejabat/ Personil lain yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang OPD;
  3. Pejabat/ Personil dimaksud pada huruf b, juga bertanggungjawab terhadap pemenuhan data-data /informasi yang diperlukan dalam rangka audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan dan laporan Barang OPD Tahun Anggaran 2018;
  4. Dengan kondisi perubahan OPD tersebut, kami minta agar pejabat/personil yang bertugas menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang OPD Tahun Anggaran 2018, untuk segera mulai melakukan proses penyusunan, sehingga Laporan Keuangan dan Laporan Barang OPD dapat diselesaikan tepat waktu ( akhir Januari 2019).

Dalam kesempatan rakor tersebut, Kabid Akuntansi dan Pengolahan Data, Handono menyampaikan sekilas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang merupakan salah satu pedoman bagi PPK dan Gastan dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD. Selanjutnya Kasi Akuntansi, Puji Rahayu menyampaikan materi mengenai Edaran Bupati tentang Persiapan Akhir Tahun Anggaran 2018 disambung dengan penyampaian materi mengenai Pendapatan OPD oleh Kasi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran, Sulistianingsih.

Rapat koordinasi yang dipandu oleh Tyas Agustiningsih tersebut berjalan dengan lancar dan diharapkan kerjasama yang selama ini terjalin antara BPPKAD dan OPD bisa terus ditingkatkan dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah secara tepat waktu dan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Leave a Comment