PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PENYUSUNAN

PERSIAPAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PENYUSUNAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018

 

SURAT EDARAN

Dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2018, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, BPPKAD memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan dimaksud dengan mencermati hal-hal sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

  1. Bendahara Penerimaan harus segera menyetor seluruh penerimaan daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 ke Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara (PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara) selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2018, termasuk pendapatan yang berasal dari klaim Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan;
  1. Bendahara Penerimaan agar segera menyelesaikan entry data realisasi pendapatan Perangkat Daerah (1 Januari s/d 31 Desember 2018) selambat-lambatnya Tanggal 10 Januari 2019, termasuk pendapatan yang per 31 Desember 2018 masih berada di Bendahara Penerimaan dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara pada awal tahun 2019. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan melakukan cross cek dengan Bidang Pendapatan Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data. Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan agar mengkoordinasikan entry pendapatan seluruh Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan;
  1. Bendahara Penerimaan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional Pendapatan Perangkat Daerah kepada Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara c.q. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2019 ;
  2. Dalam hal Bendaharawan menyimpan uang dalam suatu Bank, maka jasa/ bunga tabungan atas simpanan dimaksud agar disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, kecuali apabila telah dipindahbukukan langsung oleh PT. Bank Jateng.

B. BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyelesaian pembayaran yang membebani APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 melalui Belanja Langsung dan Tidak Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran, adalah sebagai berikut :

  1. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU, TU, selambatlambatnya Tanggal 26 November 2018, LS atas nama Bendahara Pengeluaran selambat-lambatnya Tanggal 20 Desember 2018, sedangkan untuk Dana Hibah dan Bantuan Sosial selambat-lambatnya Tanggal 14 Desember 2018;
  2. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atas nama Pihak Ketiga, diajukan selambat-lambatnya Tanggal 21 Desember 2018 ; 3. Permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU Nihil dan TU Nihil, diajukan selambat-lambatnya Tanggal 27 Desember 2018 ;
  3. Dalam rangka mendukung kelancaran penerbitan SP2D, perlu disampaikan bahwa Menu Pembuatan SPP/SPM pada Aplikasi SIMDA Keuangan akan tertutup secara otomatis setiap batas akhir permohonan penerbitan SP2D sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 ( Pukul 24.00 WIB) ;
  4. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD), Dinas Kesehatan/Puskesmas (JKN) dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (BOS) yang mengelola langsung pendapatan dan belanja (tanpa melalui Kas Daerah) SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja s/d 31 Desember 2018 ) diajukan selambat-lambatnya Tanggal 4 Januari 2019, selanjutnya dilaksanakan entry di Simda Keuangan paling lambat Tanggal 10 Januari 2019 ;
  5. Semua SP2D yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun Anggaran 2018, hanya berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2018, namun demikian penukaran SP2D di PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara hanya dilayani sampai dengan Tanggal 29 Desember 2018.

C. PENUTUPAN KAS, PENYETORAN SISA BELANJA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 

  1. Penutupan kas bendaharawan Tahun Anggaran 2018 agar segera dilakukan, selambatlambatnya Tanggal 31 Desember 2018 ;
  1. Semua penerimaan dan pengeluaran yang melalui Kas Daerah, harus dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Dengan demikian maka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas transaksi yang dilaksanakan pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018, harus sudah diselesaikan paling lambat Tanggal 31 Desember 2018;
  1. Sisa Belanja (TU/GU/LS ) maupun Uang Persediaan (UP) yang sudah tidak dipergunakan lagi dan masih ada pada Bendaharawan / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, harus segera disetorkan ke Kas Daerah (PT. Bank Jateng Cabang Banjarnegara) selambat-lambatnya Tanggal 31 Desember 2018. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) dan mencantumkan Kode Rekening, Uraian Rekening dan Nama Kegiatan dari Belanja/Pembiayaan Pengeluaran yang disetorkan kembali ;
  1. Saldo Rekening Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Pengeluaran di PT Bank Jateng, Per 31 Desember 2018 harus sudah nol;
  1. Terhadap Pajak-pajak Negara, baik PPN maupun PPh agar sudah disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya Tanggal 28 Desember 2018. Transaksi penerimaan dan penyetoran pajak periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018, agar sudah dientry seluruhnya di SIMDA Keuangan Perangkat Daerah selambat-lambatnya Tanggal 10 Januari 2019 ; 
  1. Laporan Keuangan Tahun 2018 dari masing-masing Perangkat Daerah berupa Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, beserta Lampiran dan data-data pendukung yang disyaratkan, harus sudah disampaikan kepada Bupati Banjarnegara up. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara paling lambat Tanggal 16 Januari 2019. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) / Petugas Akuntansi Dinas Kesehatan dan Petugas Akuntansi Dindikpora, agar mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan dari UPTD dan Sekolah;
  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 harus sudah disampaikan kepada Bupati Banjarnegara up. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Banjarnegara paling lambat Tanggal 31 Januari 2019. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut, akan dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018;
  2.  Neraca Perangkat Daerah Per 31 Desember 2018 harus sudah dilampiri dengan rincian aset tetap Perangkat Daerah Per 31 Desember 2018 (KIB) yang nilainya sama dengan Neraca Perangkat

Leave a Comment