Bagian Kesatu

KEPALA BADAN

 

Pasal 4

BPPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPPKAD menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  2. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  4. pelaksanaan kebijakan selaku Bendahara Umum Daerah;
  5. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan pengolahan data, aset daerah, pendapatan daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  7. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  8. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; dan
  9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

 Pasal 6

(1)   Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

 

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

 

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan BPPKAD;
  2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BPPKAD;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan BPPKAD;
  4. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BPPKAD;
  5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan BPPKAD;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. penyelenggaraan pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPKAD;
  8. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 9

(1) Sekretariat, terdiri dari :

  1.       Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2.       Sub Bagian Keuangan; dan
  3.       Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Sub Bagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

 

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan BPPKAD.

 

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangandan anggaran di lingkungan BPPKAD.

 

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidangketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan BPPKAD.

 

Bagian Ketiga

BIDANG ANGGARAN

 

Pasal 13

(1)   Bidang Anggaran adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 14

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerjadan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerjadan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

 

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerjadan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

 

  1. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

 

  1. pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

 

  1. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);

 

  1. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpenerbitan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kegiatan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas, pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan

 

  1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 16

(1)   Bidang Anggaran, terdiri dari :

  1.    Seksi Perencanaan Anggaran; dan
  2.    Seksi Bina Keuangan Daerah.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

 

Pasal 17

Seksi Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penerbitan pedoman penyusunan rencana kerjadan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP), inventarisasi rencana kerja dan anggaran (RKA)/rencana kerja dan anggaran perubahan (RKAP) organisasi perangkat daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan beserta penjabarannya, sosialisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan, penyusunan, inventarisasi, pengesahan, pendistribusian dokumen pengesahan anggaran/dokumen pengesahan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah dan persetujuan usulan pergeseran anggaran, revisi dokumen pengesahan anggaran dan pergeseran anggaran kas.

 

 

Pasal 18

Seksi Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah bagi pengelola keuangan organisasi perangkat daerah, penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

 

Bagian Keempat

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

 

Pasal 19

(1)   Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 20

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

 

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;

 

  1. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
  3. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas;
  4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran, verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas; dan
  5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 22

(1)   Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari

  1.    Seksi Perbendaharaan; dan
  2.    Seksi Gaji dan Kas Daerah.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

 

Pasal 23

Seksi Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan rancangan anggaran kas daerah, pencairan bantuan keuangan provinsi, verifikasi surat perintah membayar (SPM), belanja non gaji, laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran organisasi perangkat daerah, penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat penyediaan dana (SPD) organisasi perangkat daerah, surat perintah pencairan dana (SP2D), penyusunan laporan penyerapan anggaran.

 

Pasal 24

Seksi Gaji dan Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang verifikasi berkas pembayaran gaji pegawai serta pengadministrasian bukti penerimaan dan pengeluaran kas.

 

Bagian Kelima

BIDANG AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA

 

Pasal 25

(1)  Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)  Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 26

Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran.

 

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
  3. pelaksanaan kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
  4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang verifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangverifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah, pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

 

Pasal 28

(1)    Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data, terdiri dari :

  1.    Seksi Akuntansi; dan
  2.    Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data.

 

Pasal 29

Seksi Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidangverifikasi laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah, pembinaan petugas akuntansi organisasi perangkat daerah.

 

Pasal 30

Seksi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengolahan data penerimaan dan pengeluaran serta pemeliharaan basis data penerimaan dan pengeluaran.

 

Bagian Keenam

BIDANG ASET DAERAH

 

Pasal 31

(1)   Bidang Aset Daerah adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 32

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan,pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga.

 

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
  3. pelaksanaan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
  4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtangananan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 34

(1)   Bidang Aset Daerah, terdiri dari :

  1.    Seksi Penatausahaan Aset;
  2.    Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset; dan
  3.    Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

 

 Pasal 35

Seksi Penatausahaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan status penggunaan barang milik daerah, pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah, penerbitan surat perintah penyaluran barang dan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah.

 

Pasal 36

Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemanfaatan, pemindah-tangananan,pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

 

Pasal 37

Seksi Pengadaan dan Distribusi Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengadaan barang milik daerah, distribusi barang milik daerah kepada organisasi perangkat daerah, penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah serta standarisasi barang dan harga.

 

Bagian Ketujuh

BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINNYA

 

Pasal 38

(1)   Bidang Pendapatan Daerah Lainnya adalah unsur pelaksana BPPKAD,berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 39

Bidang Pendapatan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

 Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  3. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB) serta penagihan dan penerimaan pajak daerah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB); dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 41

(1)    Bidang Pendapatan Daerah Lainnya, terdiri dari :

  1.    Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
  2.    Seksi Pengolahan Data dan Informasi;dan
  3.    Seksi Penagihan dan Penerimaan.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.

 

Pasal 42

Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, pengelolaan administrasi pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah, penghitungan pajak daerah terutang, dan administrasi keberatan atau banding pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Pasal 43

Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelayanan wajib pajak dan pengelolaan data pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Pasal 44

Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penagihan dan penerimaan pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Bagian Kedelapan

BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

 

Pasal 45

(1)    Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah unsur pelaksana BPPKAD, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)    Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh Kepala Bidang.

 

Pasal 46

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

  1. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);

 

  1. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  2. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB);
  3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidangpendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah, dan penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB); dan

 

  1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 48

(1)   Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :

  1.    Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
  2.    Seksi Pengolahan Data dan Informasi;dan
  3.    Seksi Penagihan dan Penerimaan.

(2)    Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

Pasal 49

Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Pasal 50

Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyajian data dan informasi penerimaan dan mutasi data pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB), pemeliharaan, penyempurnaan sistim jaringan, backup data dan sistim pembentukan basis data pendapatan daerah.

 

Pasal 51

Seksi Penagihan dan Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penagihan dan penerimaan serta penentuan obyek pemeriksaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB).

 

Bagian Kesembilan

UPTB

 

Pasal 52

(1)   Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPPKAD dapat dibentuk UPTB.

(2)    UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

 

Bagian Kesepuluh

JABATAN FUNGSIONAL

 

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPPKAD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 54

(1)   Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)    Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3)    Jenis dan jenjang  jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)    Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)    Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6)    Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.