Rapat Koordinasi PPK SKPD Dalam Rangka Evaluasi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 dan Sosialisasi Rancangan Perbup Tatakelola Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui RKUD Termasuk Hibah Aset ke SKPD [Sebuah Aksi Perubahan Kinerja Organisasi]

Dalam rangka mengevaluasi penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD sampai dengan semester I Tahun 2021 , pada Hari Senin 23 Agustus 2021 diadakan rapat koordinasi yang diikuti oleh PPK seluruh SKPD . Rapat koordinasi juga dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Termasuk Hibah Barang Yang Diterima oleh SKPD.

Dalam situasi masih pandemi, rapat koordinasi dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu peserta harus tetap menggunakan masker, sebelum memasuki ruangan harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak selama pelaksanaan rakor. Untuk hidangan snack juga tidak dikonsumsi di ruangan, melainkan sudah dipersiapkan untuk dibawa pulang.

Dalam rapat koordinasi yang dibuka langsung oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data tersebut , peserta rakor yang merupakan pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD, mendapatkan materi dari personil Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data , sebagai berikut .

1. Evaluasi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sampai dengan Semester I Tahun 2021:
   • Evaluasi Penyajian Laporan Pendapatan Daerah – Sulistianingsih Kasi Pengolahan Data Penerimaan dan Pengeluaran;
   • Evaluasi pengembalian belanja SKPD – Lia Indriyani ;
   • Evaluasi penyusunan Laporan Keuangan sd Semester I – Puspita Suryandari dan Dwi Utomo.
   • Perubahan dalam penyajian Aset Tetap dan Aset Lain-lain , sehubungan dengan kebijakan Pinjam Pakai/ sewa Aset – Puji Rahayu Kasi Akuntansi

2. Sosialisasi Raperbup Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui RKUD termasuk Hibah Aset — kabid Akuntansi dan Pengolahan Data Sri Handono Basuki
   • Pendapatan dan Belanja BLUD Puskesmas, Labkesda dan RSUD
   • Pendapatan dan Belanja Bantuan Operasional Sekolah
   • Pendapatan dan Belanja Dana Desa
   • Pendapatan Hibah Uang, Hibah Barang/Aset, baik aset tetap maupun persediaan

Terkait dengan materi evaluasi pendapatan, sulistianingsih menyampaikan bahwa PPK SKPD harus berkoordinasi dengan petugas entry pendapatan, agar pendapatan SKPD bisa dientry tepat waktu dan segera dilaksanakan rekon dengan  BPPKAD, baik dengan Bidang Akuntansi dan Pengolahan Data , maupun dengan Bidang Pendapatan .

Dalam rakor yang dibawakan acaranya oleh Tyas Agustiningsih, dari hasil evaluasi Puspita Suryandari dan Dwi Utomo,  diketahui ternyata masih ada beberapa SKPD yang belum final dalam penyelesaian Laporan Keuangan semester satu , yaitu sebagai berikut :

1. Belum menyampaikan hard copy atau cetak laporan keuangan : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Kesehatan, DPKP LH, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Kecamatan Kalibening Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Pejawaran ;
2. Untuk SKPD yang belum melaksanakan penjurnalan hanya Kecamatan Pejawaran ;

Adapun materi pengembalian belanja yang dibawakan oleh Lia Indriyani, PPK SKPD supaya memastikan bahwa pengembalian belanja yang dientry oleh Bidang Akuntansi , benar benar pengembalian belanja atas APBD 2021, bukan atas APBD sebelum 2021.

Terkait dengan kebijakan penyajian aset tetap yang  disampaikan oleh kasi akuntansi, bahwa aset yang dipinjampakaikan atau dioperasionalkan oleh pihak lain dan mendukung tupoksi SKPD yang bersangkutan, akan dimutasikan ke SKPD yang bersangkutan, serta penyajiannya masih di Aset Tetap. Adapun aset yang dipinjampakaikan ke Instansi Vertikal serta disewakan seperti tanah eks bengkok, penyajiannya direklass dari aset tetap ke aset lainnya.

Materi berikutnya yang disampaikan dalam rakor tersebut adalah berkaitan dengan materi yang merupakan kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh Kabid Akuntansi dan Pengolahan Data , dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) . Aksi perubahan tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan Pemda, khususnya atas penyajian Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui RKUD termasuk hibah aset yang diterima SKPD, baik aset tetap maupun persediaan.

Tata kelola yang saat ini masih perlu dioptimalkan agar SKPD bisa menyajikan laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan dengan lebih optimal adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dan Belanja BLUD harus bisa disajikan bulanan;
2. Pendapatan dan Belanja BOS disajikan triwulanan dan Pendapatanya disahkan dengan Surat Pengesahan Pendapatan Hibah (SP2H);
3. Pendapatan dan Belanja Dana Desa disajikan setiap kali ada penyaluran ke desa dan disahkan oleh BUD ;
4. Pendapatan Hibah dalam bentuk Uang dan Barang, baik aset tetap maupun barang persediaan yang diterima oleh SKPD, disajikan sebagai pendapatan hibah dan disahkan oleh Bendaharawan Umum Daerah dengan melampirkan BAST.

Perubahan Tata Kelola tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah . Saat ini Rancangan Peraturan Bupati tersebut sedang berproses di Bagian Hukum Setda. Kabupaten Banjarnegara.

Dengan adanya kegiatan aksi perubahan tersebut , sudah ada komitmen dari Kepala SKPD, PPK SKPD, Petugas Akuntansi SKPD dan Pengurus Barang SKPD untuk mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan. SKPD yang terdapat hibah, sudah menyampaikan berita acara serah terima hibah, sebagai bahan pengajuan dan pengesahan hibah barang. SKPD dimaksud adalah Dispermades PPKB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan OLah Raga, Dinas Kesehatan dan RSUD .

Rapat koordinasi yang didokumentasikan oleh Noor Wahyu Hidayati diakhiri dengan dokumentasi berupa video dukungan dari seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang mendukung aksi perubahan kinerja organisasi dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemda.